DRAFT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA 

Yang bertanda tangan dibawah ini :

 1.     Nama                              : SUTEJO ALVIANT

        Alamat                            :  Sukoharjo Jawa Tengah

        Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama (pemberi      kerja).

2.     Nama                               : M. DZAKI ALFIKR

        Jenis Kelamin                  : LAKI-LAKI

        Tempat & Tgl lahir          : BLITAR, 04-04-1993

        Umur                               : 20 Tahun

        Agama                             : ISLAM

        Pendidikan terakhir         : SARJANA

        Alamat                            : UDANAWU KAB. BLITAR

        No.KTP                           : 998337273920802

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (pekerja).  

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai pekerja yang membantu Pihak Pertama dalam melakukan kewajiban perusahaan, yang terletak di UDANAWU KAB. BLITAR. Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi pekerja Pihak Pertama dalam bidang tugas perusahaan “BIBIT UNGGAS UNGGUL JAYA SANTOSA”

Pasal 2 

Dalam perjanjian kerja ini tidak ada masa percobaan. Masa kerja ditetapkan selama minimal 3 tahun, dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja, yakni sejak tanggal 02– 11– 2013. Upah diberikan secara (bulanan), besarnya upah pokok Rp 2.500.000,- dengan hak hari libur 1 x 24 jam per dua minggu atau 2 x 12 jam per dua minggu. Atas kesepakatan dengan Pekerja, hak libur dapat diganti uang sebesar Rp. 100.000,-/hari.

Pekerja berhak mendapat cuti tahunan 14 hari. Atas kesepakatan dengan pekerja cuti tahunan dapat diganti uang sebesar setengah bulan gaji.

Setelah masa kerja 6 bulan, pekerja berhak akan kenaikan gaji sebesar Rp. 100.000,-.

Pasal 3 

Tanggungan pembiayaan diluar upah yang akan ditanggung oleh Pihak Pertama perbulannya adalah:  

·  Tanggungan uang makan                  

·  Tanggungan uang transport                      

·  Tanggungan uang kesehatan                                  

·  Tanggungan uang pakaian                                  

·  Tanggungan uang pendidikan/kursus yang ditentukan oleh Pihak Pertama

Pasal 4

Apabila Pemberi kerja atau Pekerja mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai berikut biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi kerja untuk mengurus surat-surat dari Pekerja: biaya check kesehatan, pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, foto, passport, visa, biaya transportasi pengurusan surat-surat tersebut, biaya fiscal, biaya transportasi ke tempat Pemberi kerja; kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa/kesalahan berat pekerja. Pihak kedua juga tidak dibenarkan bekerja sambilan di tempat lain selama masa kontrak.

 Pasal 5 

Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perjanjian kerja ini dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib yang berlaku di tempat bekerja, jujur, disiplin, sopan, bertanggung jawab dan tidak meninggalkan rumah tanpa ijin.

 Pasal 6 

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai yang berlaku.                                    

  

                                                                                          Dibuat di Sukoharjo (Jateng)

                                                                                               Tanggal, 15-10-2013

  

            Pihak Pertama                                                                           Pihak Kedua

      M.DZAKI ALFIKRI                                                             SUTEJO ALVIANT

CONTOH KASUS WANPRESTASI OLEH ARTIS

“KASUS WANPRESTASI  AURA KASIH”

            Hampir semua orang yang berlatar belakang pendidikan hukum mengetahui bahwa dalam hubungan perjanjian ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka masalah ini adalah masalah hukum keperdataan bukan hukum pidana. Pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat pihak yang dipandang wanprestasi melalui peradilan perdata, bukan melaporkan masalah tersebut ke kepolisian. Namun dalam permasalahan dibawah ini cara penyelesaian dari suatu hukum keperdataan menurut saya kurang tepat, karena kasus ini dilaporkan kepada kepolisian.

            Kasus yang dialami oleh Aura Kasih, salah seorang selebriti yang sedang naik daun. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa Aura Kasih dilaporkan ke kepolisian karena dirinya membatalkan perjanjian secara sepihak dengan pihak penyelenggara suatu acara di Makassar. Pada awalnya yaitu ada pihak penyelenggara suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan pihak Aura Kasih untuk manggung atau mengisi suatu acara ulang tahun suatu bank di Makassar. Di hari H ternyata Aura Kasih tidak kunjung hadir, dan menjadukan  acara menjadi rusak, malu harus ditanggung oleh Penyelenggara yang telah mempromosikan acara tersebut serta menjanjikan kehadiran Aura Kasih sebagai bintang tamu kepada pihak Bank selaku yang mempunyai hajatan atau acara tersebut.

            Jadi kasusnya yaitu Aura Kasih tidak menghadiri sebuah acara yang sebelumnya telah dijanjikan. Namun anehnya pengacara pihak penyelenggara melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dengan alasan penipuan atau penggelapan bukan kepada pihak hukum perdata tersebut. Akhirnya Aura Kasih menanyakan kepada kuasa hukumnya untuk kasus ini. Pada dasarnya dalam proses penyidikan Aura Kasih harus ditahan dalam beberapa hari meskipun juga membayar denda atau kerugian akibat dari kasus wanprestasi tersebut, namun tidak sanggup melaksanakannya dan setelah perbincangan yang cukup lama Aura Kasih dan kuasa hukumnya ingin memperbalik kasus ini dalam suatu masalah yaitu melaporkan kembali kekepolisian karena kasus ini bukan merupakan kasus pidana melainkan kasus perdata.

            Secara hukum pihak penyelenggara acara  berhak menuntut pemenuhan janji, ganti kerugian, maupun penalty. Pemenuhan janji tentu sudah tak mungkin lagi, acara telah selesai. Kini tinggal ganti kerugian dan penalty. Semua telah ada di surat perjanjian, tinggal mengeksekusinya. Apakah dalam mengeksekusi sesuai dengan ketentuan hukum perdata ataupun tidak, tinggal diserahkan kepada pihak penyidik.

            Jadi menurut saya kasus-kasus perdata seperti ini harus bisa membedakannya dengan kasus pidana, meskipun dalam artian lain hampir sama namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat kuat dan penegak hukumnya pula juga berbeda. Sementara itu kasus wanprestasi juga tidak hanya yang seperti ini, melainkan msih banyak bermacam-macam kasus wanprestasi lain ini hanyalah contoh salah satunya saja.

SUMBER KUTIPAN: http://krupukulit.wordpress.com/2010/03/24/aura-kasih-dan-sekelumit-masalah-dalam-sistem-hukum-kita-1/

By : m.dzaki alfikri

From : iain tulungagung

Jawa timur

indonesia